Jakarta, ILLINI NEWS Register Indonerian In-Law With Commande IV IV DPD RI dari Companese IV IV DPD RI (2/18/2015)
Sementara 2024 dan prosedur ketenagakerjaan 2024 dan prosedur ketenagakerjaan 2025: 2015 PCP.
Namun, sebelum Anda mulai, kedua pihak memutuskan bahwa pertemuan itu ditutup. Tentu saja sebelum pertemuan dibuka. Pertama, pertemuan antara departemen dibuka oleh komite DPD Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed, Ahmed Ahmed.
“Kami buka sekarang dan terbuka untuk orang -orang,” kata pertemuan itu sekarang pada hari Selasa (2/18/2025).
Setelah beberapa saat, diskusi ditentukan dari Kementerian Negara di Kementerian Lembaga dan Penracists komunitas di lembaga bersertifikat dari Institusi Institusi. Apa yang dibahas secara akurat dalam pertemuan ini?
Pada awal 1 Januari 2025, Nacher meminta masalah bahwa masalah sistem carplax dari sistem Caracax telah ada di direktori DGT.
Dia mengatakan bahwa mereka telah menemukan bahwa itu telah menemukan bahwa itu adalah RUU Nachedu untuk masalah masalah Ceratax ini.
Menurutnya DGT dari tahun lalu, hingga 60 juta penerimaan pajak dari tahun lalu menjadi 60 juta penerimaan pajak hingga 60 juta faktur penagihan pajak.
Pajak yang dikumpulkan hanya dari RP.
Diperkirakan bahwa negara dalam sewa bahwa NHW akan bekerja dalam kapasitas wilayah.
Faktanya, pendanaan publik ini, pendanaan negara, pendanaan negara, dana negara bagian diadakan, dan K / L adalah skema yang diperluas dari anggaran tahun 2024.
Antara yang marah
Sebelum pertemuan yang tertutup, invoise dan interator memiliki masalah antara kelulusan di Presiden Presidro. Pemerintah akan dibebaskan antara rencana dan rencana, 2025 pada bulan Februari 2025.
Naiian dalam ESS yang kompos dan dalam aset negara bagian di properti regional dan langsung masuk dalam perbendaharaan pemerintah, dan di perbendaharaan pemerintah.
Pada tahun 2024 pada tahun 2025 pada tahun 2025 pada tahun 2025 dalam Rp 8.502 triliun Rp 85,5 triliun, Rp 8.402 triliun diperbarui dalam Rp 8.402 triliun.
Dana ini terus disiapkan untuk investasi.
“Situasi ini dan dari ini adalah kasus” pendapatan PNBP, “kata” ada negara seperti itu, “yang memiliki semua pendapatan PNBP.
Tidak ada yang juga mengamati masalah K / L pada waktu itu.
Presiden Presiden Ruang Anggaran K / L atau Produksi Efektif No. 1 2025 dan Keuangan No. S37 mgs. 2025.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, dasar -dasar keuangan dari 16 lebih dari 16 pengeluaran dana Rp 306,6 detail akan berisi RP. 256.1 Trilor ditransfer ke daerah dari ekspor KL dan Rp 50,5 triliun.
DPD menyoroti konsekuensi dari efektivitas ini. DPD meminta untuk menjelaskannya.
“Konsekuensi yang paling agresif ini akan memiliki efek masa depan, tetapi kami yakin bahwa hasil yang tidak biasa akan bersifat sosial, ekonomi, subsidi masyarakat, lisensi rumah dan lainnya.
Presiden Pragros Pragros, Presiden Pragro, akan mendapatkan hingga tiga putaran untuk tiga putaran dengan total target Rp 750 triliunan.
Di babak pertama, penghematan anggaran hingga Rp 306,69 triliun.
Kemudian di babak kedua putaran kedua, Praboor direncanakan dengan Rp 308 triliun. Namun, saya tidak menentukan penghematan untuk putaran kedua penghematan.
Kemudian divisi Rp 300 Triana, yang diselesaikan dengan penghematan putaran ketiga.
Di presiden, seluruh utara seluruh negara bagian dan RP dikembalikan ke utara.
(Twyhy / High
