Jakarta, ILLINI NEWS – Indonesia menghadapi ancaman serius bagi sektor perhotelan. Aturan anggaran pemerintah, yang mempengaruhi penurunan permintaan hotel, mendorong 88% pengusaha untuk mempertimbangkan penghentian pekerjaan (PHK) dalam industri.
Mereka memperkirakan bahwa mereka akan mengurutkan untuk mengurangi biaya operasi antara penurunan bisnis di kamar hotel.
Penemuan ini didasarkan pada hasil terbaru dari survei yang diumumkan oleh Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang menerbitkan dampak signifikan dari kebijakan negara terhadap industri pariwisata.
Survei dilakukan bekerja sama dengan Horwath HTL, termasuk 726 responden dari 717 hotel di 30 provinsi. Telah ditemukan bahwa anggaran perjalanan resmi dan tanaman kegiatan pemerintah adalah salah satu faktor utama untuk mengurangi tingkat bisnis hotel, terutama di kota -kota berdasarkan tikus (pertemuan, stimulasi, konvensi dan pameran). Akibatnya, 58% perusahaan hotel juga mengharapkan kemungkinan tidak membayar pinjaman kepada bank, yang dapat memperburuk kondisi disfungsi industri.
Sementara itu,% dari 48% responden memperkirakan bahwa jika situasi ini tidak segera diselesaikan, penutupan permanen hotel akan menjadi kenyataan penting. Dengan meningkatnya beban operasi dan pendapatan menyusut, ada banyak bisnis perhotelan yang dipaksakan
Dampak negatif dari pengurangan kegiatan keramahtamahan juga tersebar di tingkat kontrol hotel.
Karena 78% dari perkiraan bisnis tidak akan diperoleh dari sektor hotel, pemerintah harus menemukan solusi untuk menutupi hilangnya sektor lain.
Selain itu,% dari 5% responden percaya bahwa efek pengurangan pendapatan domino di hotel merangsang kegagalan rantai pasokan, termasuk UMKM berdasarkan pariwisata.
Dipercayai juga bahwa rantai ini akan diperluas ke sektor ekonomi regional, yang didasarkan pada pariwisata. Sekitar 83% responden mengatakan bahwa jika situasi berlanjut, penurunan sektor pariwisata akan mempengaruhi ekonomi lokal, yang memiliki dampak besar pada perusahaan kecil dan menengah yang mendukung industri perhotelan.
“Seperti tahun 2025, tidak ada tanda -tanda pemerintahan yang dapat mengambil langkah -langkah untuk mengatasi masalah dasar,” tulis ILLINI NEWS dalam laporan survei yang ditulis oleh ILLINI NEWS pada hari Selasa (25 Maret 25). Laporan survei ditulis pada hari Selasa (25. 25).
Dalam mengatasi situasi ini, industri perhotelan berharap bahwa pemerintah akan memberikan solusi yang solid.
Survei menunjukkan bahwa ada bentuk bantuan yang diharapkan oleh industri hotel:
1. Keringanan atau pengurangan pajak
2. Program Promosi Pemasaran dan Pariwisata
3. Pengembangan pelatihan dan keterampilan untuk karyawan hotel
4. Bantuan keuangan seperti hibah dan pinjaman lunak
5. Lebih banyak wisatawan asing (wisatawan) memfasilitasi aturan, termasuk kebijakan bebas visa yang akan tertarik. (DCCE) Tonton video di bawah ini: Video: Bisnis hotel tetap 20%, pengusaha meminta bantuan video