JAKARTA, ILLINI NEWS – Amerika Serikat sedang mempersiapkan senjata baru untuk menghentikan pertumbuhan bisnis teknologi China. Pemerintahan Presiden Joe Biden dikabarkan sedang mempersiapkan peraturan untuk membatasi investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Amerika di sektor intelijen Tiongkok.
Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pembatasan investasi ini dirancang untuk melindungi keamanan Amerika Serikat.
Aturan yang diusulkan Departemen Keuangan pada bulan Juni akan mulai berlaku pada 2 Januari 2025. Departemen baru di bawah Departemen Keuangan AS, Kantor Perdagangan Internasional, akan menjadi pengawasnya.
Pemerintah AS akan membatasi investasi di tiga bidang utama: semikonduktor, mikroelektronika, komputasi kuantum, dan sistem AI.
Departemen Keuangan AS mengatakan ketiga teknologi ini “adalah kunci bagi pengembangan aplikasi militer, keamanan siber, dan pengawasan di masa depan.” Sanksi tersebut berlaku untuk teknologi seperti “sistem peretasan komputer atau jet tempur masa depan.”
Pejabat Departemen Keuangan AS Paul Rosen mengatakan, “Investasi AS, termasuk bantuan administratif, akses terhadap peluang investasi, peluang investasi, dan kapasitas, tidak boleh digunakan untuk membantu negara lain dalam mengembangkan kemampuan militer, intelijen, dan dunia maya mereka.”
Ia menambahkan, “Investasi AS, termasuk bantuan administratif, peluang investasi, dan komunikasi strategis, tidak boleh digunakan untuk membantu negara-negara yang terkena dampak mengembangkan kemampuan militer, intelijen, dan teknologi internet mereka.”
Sanksi baru ini merupakan bagian dari upaya Biden untuk mencegah Tiongkok menggunakan teknologi Amerika untuk mengembangkan teknologi modern dan mendominasi pasar global.
Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo sebelumnya menyatakan usulan aturan tersebut penting untuk mencegah China mengembangkan teknologi militer.
Pembatasan ini tidak berlaku untuk saham AS melalui bursa saham. Namun, pejabat pemerintah AS mengatakan ada undang-undang yang melarang pembelian dan penjualan saham di beberapa perusahaan Tiongkok. (dem/dem) Simak video berikut ini: Video: RI harus menjadi pemain ekonomi digital, bukan sekedar pasar
