JAKARTA, ILLINI NEWS – Pemerintahan Presiden Pravo Subiano telah melantik 48 kementerian di kabinet Merah Putih periode 2024-2029, serta membagi beberapa kementerian di tingkat menteri koordinator dan tingkat menteri. Diantaranya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dibagi menjadi dua bagian, yaitu – Kementerian Politik dan Keamanan dan Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Reformasi mengingat pembagian Kementerian Keuangan dan Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia Angana Bunawan berharap kinerja kementerian terkait baik dan terarah, meski diharapkan kementerian juga baik Mengatasi kendala mulai dari perubahan nomenklatur hingga kebijakan yang tumpang tindih, Angana mendorong penguatan koordinasi dan pengawasan kementerian untuk mencegah konflik kebijakan di antara kementerian yang jumlahnya semakin banyak, apa harapan pengusaha? Selengkapnya simak perbincangan Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Keuangan dan Kebijakan Publik Indonesia Angana Bunawan, dan Ekonom Sukar Securitas Ahmad Mikel, ILLINI NEWS (Rabu, 23201/2024). )
illini news Prabowo “Perbanyak” Menteri, Pengusaha: Aturan Jangan Tumpang Tindih
