Catatan: Artikel ini hanyalah opini pribadi penulis. dan tidak mencerminkan pendapat tim redaksi. illinibasketballhistory.com
Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 menjadi isu kontroversial di kalangan masyarakat. Memang kebijakan ini berdampak langsung terhadap harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Meski banyak barang seperti kebutuhan pokok dan produk tertentu yang masih dikecualikan dari kenaikan pajak.
Hal ini masih menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah ini merupakan solusi peningkatan penerimaan negara sebelum tahun 2025 atau merupakan hadiah buruk bagi masyarakat. Rencana kenaikan tarif PPN berakar dari koordinasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan Perpajakan (UU HPP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 7 Oktober 2021.
UU HPP mengatur kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan kemudian menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan status. Tanggal kenaikan tarif PPN semakin dekat karena adanya penerimaan untuk mendukung pengembangan proyek dan kesejahteraan sosial. Diskusi mengenai kenaikan PPN semakin intensif. Banyak pejabat dan politisi telah mengalihkan tanggung jawab atas kebijakan ini, namun harus diakui bahwa tuduhan kolektif tidak dapat memberikan solusi yang konstruktif.
Sebaliknya, kolaborasi dan dialog yang efektif antara pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk mengambil keputusan yang lebih baik bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat dan kenaikan pajak ini dapat meningkatkan harga barang dan jasa. Hal ini akan menurunkan daya beli. Terutama mereka yang berpendapatan rendah.
Sektor usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan menghadapi tantangan dalam penyesuaian harga dan menjaga daya saing terutama untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Pemerintah mungkin perlu membangun kepercayaan diri untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kenaikan PPN. Tarif PPN biasanya 12%. Kebutuhan pokok dan pelayanan dasar dikenakan penurunan tarif atau bahkan dibebaskan dari PPN.
Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya belinya. Pendekatan yang masuk akal seperti itu akan membantu menjaga stabilitas keuangan. Terutama dalam menghadapi ketidakpastian global, pertanyaan mengenai transparansi dan efisiensi dalam penggunaan dana pajak juga tidak kalah pentingnya. Pemerintah harus memastikan penerimaan negara dari kenaikan PPN dialokasikan secara efektif pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Khususnya untuk proyek nutrisi. Ini adalah proyek utama Presiden Prabowo Subianto.
Dengan demikian, masyarakat akan melihat bahwa pengorbanan yang dilakukan dalam membayar pajak justru berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup bersama. Untuk mendukung pelaku usaha khususnya UMKM, pemerintah perlu menciptakan insentif yang tepat. Insentif jenis ini dapat berupa keringanan pajak, subsidi atau bantuan teknis lainnya. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha
Dukungan ini untuk memastikan UMKM dapat berfungsi secara efisien meski tarif PPN meningkat. Sebab, sektor tersebut merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan penyerapan tenaga kerja yang besar. Pemerintah dapat memperkuat skema bantuan keuangan langsungnya. Subsidi pangan dan akses gratis terhadap layanan kesehatan untuk memastikan bahwa kenaikan PPN tidak memperburuk situasi mereka. Dengan menggabungkan solusi-solusi tersebut, kenaikan PPN dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif. Mendukung pertumbuhan ekonomi negara tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas. Menaikkan PPN menjadi 12% merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Tapi begitulah adanya. Hal ini harus diimbangi dengan kebijakan dan solusi yang wajar agar tidak membebani masyarakat. Penggunaan tarif pajak yang selektif terhadap barang-barang mewah, transparansi penggunaan dana pajak, insentif bagi UMKM dan penguatan sektor sosial merupakan pendekatan kunci untuk mempertahankan dampak peningkatan stabilitas politik dan ekonomi tersebut. Akhiri perdebatan lama Siapa yang salah di balik kenaikan tarif PPN? Karena memperparah dan membingungkan masyarakat karena kita terpecah belah karena pemilu presiden dan pilkada. Kebijakan dan kerjasama yang tepat antara pemerintah, DPR dan pemangku kepentingan. Kebijakan ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Mik/Mik).
