JAKARTA, ILLINI NEWS – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut Indonesia terus menghadapi serangan. Belakangan ini, Indonesia dituding melakukan kampanye yang berpihak pada kaum kulit hitam atau for the black, khususnya kebijakan hilirisasi nikel dalam negeri.
Septian Hariyo Seto, Wakil Menteri Koordinasi Penanaman Modal dan Pertambangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan salah satu kampanye hitam adalah pada hilirisasi pengelolaan limbah atau ‘limbah’ nikel.
“Banyak kampanye hitam kalau boleh, karena salah paham. Misalnya saya tidak bisa membedakan emisi nikel dari baja dan nikel dari baterai dari HPAL. Mereka tidak bisa membedakannya, mereka tuduh. Sama saja,” kata White kepada ILLINI NEWS mengenai sektor pertambangan. Dijelaskan dalam acara tersebut, dikutip Jumat (18/10/2024).
White yang dituding sebagai pihak luar memuji Indonesia karena bisa mengelola nikel dengan lebih baik. Salah satunya dengan sukses menjalankan program hilirisasi nikel yang berkelanjutan.
Sementara itu, di balik kesuksesan Indonesia, banyak perusahaan nikel global yang “tutup usaha”, meski total kapasitas produksi perusahaan nikel global yang tutup mencapai 400 ribu ton.
“Jujur dengan kemajuan yang kita capai sekarang, khususnya hilirisasi nikel, banyak perusahaan nikel asing yang gulung tikar. Jadi di Australia kita lihat saja. Total kalau tidak salah sudah di”. Dari data yang saya punya di dunia, otomatis kita paham bahwa kita tidak puas dengan produksi 400.000 ton yang sudah ditutup,” ujarnya.
Oleh karena itu, guna “membersihkan” nama Indonesia kembali dari tudingan operasi kotor nikel hitam, pemerintah akan memberikan penjelasan melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang melibatkan beberapa kedutaan besar dari berbagai negara.
Dalam pertemuan tersebut dijelaskan situasi terkini pengelolaan hilir nikel di Indonesia.
“Kemarin Menlu mengumpulkan duta besar kita di negara-negara strategis. Di Uni Eropa, di Jepang, di Korea, di Amerika, di Australia. Bagi kita, kita jelaskan skenario industri nikelnya seperti apa. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi?” syaratnya seperti ini: “Ya. Dan memberikan klarifikasi atas tuduhan palsu terhadap Indonesia,” imbuhnya.
Yang pasti setiap pembeli nikel Indonesia harus selalu mengecek tingkat lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) dalam pengolahan nikel di Indonesia.
Khusus pembeli nikel berasal dari perusahaan mobil listrik. Dia mengatakan perusahaan mobil listrik perlu memastikan bahwa nikel yang mereka pasok berasal dari penambangan dan pengolahan yang bertanggung jawab.
“Setiap pembeli nikel Indonesia, khususnya perusahaan mobil listrik, selalu melakukan due diligence. Untuk verifikasi apakah benar, kalau nikel ini berasal dari tambang yang benar, lalu emisinya berapa, ESG-nya bagaimana? Mereka cek seperti itu,” dia ditambahkan.
Meskipun ia menyatakan bahwa Indonesia belum memenuhi praktik-praktik yang dituduhkan, pemerintah tidak menutup mata terhadap tanda-tanda bahwa Indonesia perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Tapi bukan berarti kita tutup mata. Kita punya kelemahan, kita perbaiki. Kalau tudingan itu tidak benar, kita harus agresif melawannya,” tegasnya. (pgr/pgr) Simak video berikut: Video: ‘Kampanye hitam’ ancam hilirisasi nikel, apa yang dilakukan pemerintah? Artikel Berikutnya Berkontribusi pada separuh produksi dunia, itulah kapasitas pengurangan nikel Indonesia