Jakarta, ILLINI NEWS – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan pada Rabu (27/11/2024) siapa yang akan menggantikannya sementara jika posisinya kosong, sehingga secara efektif mengesampingkan peran Hamas dalam transisi kepemimpinan di masa depan.
Abbas, kini berusia 89 tahun, tetap berkuasa meski masa jabatannya sebagai kepala Otoritas Palestina (PA) berakhir pada tahun 2009. Selama bertahun-tahun, ia menolak tekanan untuk menunjuk pengganti atau wakil presiden.
Berdasarkan undang-undang Palestina saat ini, presiden Dewan Legislatif Palestina (PLC) akan mengambil alih Otoritas Palestina dalam kondisi kekosongan kekuasaan.
Namun, PLC, yang sebelumnya didominasi oleh Hamas, secara resmi dibubarkan oleh Abbas pada tahun 2018 setelah lebih dari satu dekade terjadi ketegangan antara Fatah dan Hamas, yang merebut kekuasaan di Jalur Gaza pada tahun 2007.
Dalam dekrit baru-baru ini, Abbas menyatakan bahwa presiden Dewan Nasional Palestina (PNC), Rawhi Fattuh, akan menjadi pengganti sementara jika jabatan presiden kosong.
“Jika jabatan Presiden Otoritas Nasional menjadi kosong tanpa adanya Dewan Legislatif, maka Presiden Dewan Nasional Palestina untuk sementara akan mengambil alih tugas tersebut,” demikian bunyi keputusan tersebut, dilansir AFP.
Keputusan ini juga menegaskan bahwa setelah masa transisi, pemilu harus dilaksanakan dalam waktu 90 hari. Namun, batas waktu ini dapat diperpanjang jika terjadi keadaan “force majeure”.
PNC adalah badan legislatif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang memiliki lebih dari 700 anggota dari wilayah Palestina dan diaspora. Hamas, yang bukan bagian dari PLO, tidak mempunyai perwakilan di dewan ini. Anggota PNC diangkat, bukan dipilih melalui pemilu.
Keputusan Abbas mengacu pada “fase sensitif dalam sejarah tanah air dan perjuangan Palestina”, mengingat perang yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas menyusul serangan besar-besaran Hamas pada Oktober 2023.
Pengumuman ini muncul di tengah lemahnya posisi PA, yang bahkan kesulitan membayar gaji pegawai negeri sipilnya. Sementara itu, ancaman dari para menteri sayap kanan Israel, termasuk seruan untuk mencaplok seluruh atau sebagian Tepi Barat, semakin meningkat di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Langkah ini menyoroti perpecahan internal yang mendalam antara Hamas dan Fatah yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Hamas menguasai Jalur Gaza, sedangkan Otoritas Palestina hanya menguasai sebagian Tepi Barat yang diduduki Israel.
Keputusan tersebut juga mencerminkan upaya Abbas untuk mempertahankan kendali politik di tengah meningkatnya ketegangan regional dan ketidakpastian mengenai masa depan Palestina di bawah pendekatan Netanyahu yang semakin agresif terhadap wilayah Palestina.
(luc/luc) Tonton video di bawah ini: Video: Israel berkhianat lagi! Membunuh warga sebelum gencatan senjata Artikel berikutnya Presiden Palestina marah pada sidang PBB, mendapat tepuk tangan meriah
