berita aktual Peluang dan Tantangan Membangun Ekonomi RI dari Laut ke Darat

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan staf illinibasketballhistory.com.

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, mempunyai potensi ekonomi biru yang sangat besar. Dengan luas laut 6,4 juta kilometer persegi dan 17.000 pulau, 62% luas daratan Indonesia merupakan perairan.

Namun potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sejarah kejayaan maritim nusantara, mulai dari seni navigasi dan pembuatan kapal Phinisi di Sulawesi, serta kejayaan navigasi Sriwijaya dan Majapahit, menunjukkan bahwa laut pernah menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi dan politik Indonesia. Sayangnya, orientasi politik yang terlalu terfokus pada wilayah pasca masa kolonial berujung pada marginalisasi sektor maritim. Pada tahun 2045, pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuan yang ambisius: sektor ekonomi biru diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 15% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan 7,4 triliun hingga 9,8 triliun dolar AS. Tujuan ini bukan tidak mungkin, namun bersifat terpadu dan strategi pengelolaan berkelanjutan diperlukan.

Terinspirasi dari Norwegia dan Tiongkok, dua negara yang sukses besar di bidang maritim, Indonesia bisa merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Norwegia menggunakan pendekatan klaster dan memperkuat rantai pasok maritimnya, sedangkan Tiongkok memprioritaskan investasi besar-besaran dalam inisiatif Jalur Sutra Maritim atau yang kita sebut Jalur Sutra Maritim Tiongkok.

Lalu bagaimana Indonesia bisa memperkuat ekonomi birunya?

Tantangan utama bagi sektor maritim Kontribusi sektor maritim terhadap PDB Indonesia masih rendah, rata-rata hanya berkisar 7,8% dalam 10 tahun terakhir, padahal laut menawarkan peluang yang besar , yang menyumbang 29% dari total PDB kelautan

Ketergantungan ini membawa risiko besar, seperti eksploitasi berlebihan dan praktik penangkapan ikan ilegal, yang merugikan Indonesia hingga $201 juta per tahun antara tahun 2013 dan 2018. Selain itu, sektor energi maritim juga menyumbang 25% PDB maritim, namun kegiatan ini rentan terhadap dampak lingkungan, seperti pencemaran laut dan kerusakan ekosistem.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi tantangan kemiskinan perikanan, dimana 68% penduduk miskin tinggal di wilayah pesisir. Buruknya infrastruktur di pulau-pulau dan daerah terpencil, termasuk kurangnya akses terhadap listrik dan komunikasi, memperburuk situasi ini. Banyak nelayan yang tidak memiliki fasilitas pendingin yang memadai dan hasil tangkapannya terbuang percuma.

Dari laut ke darat: paradigma pembangunan baru Untuk memaksimalkan potensi ekonomi biru, Indonesia harus mengadopsi paradigma baru, yaitu pembangunan dari laut ke darat. Pendekatan ini menempatkan laut sebagai basis utama pembangunan ekonomi dan sosial.

Hal ini mencakup integrasi sektor kelautan dengan berbagai sektor lainnya, seperti pariwisata bahari, energi terbarukan, dan bioteknologi. Pemerintah juga harus memperkuat kelembagaan dengan mengoordinasikan kebijakan lintas sektoral dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat pesisir, pelaku ekonomi, dan organisasi internasional.

Beberapa langkah strategis dapat dilakukan untuk memperkuat ekonomi biru Indonesia. Pertama, melakukan diversifikasi ekonomi kelautan dengan mengurangi ketergantungan pada sektor perikanan dengan mengembangkan sektor lain, seperti pariwisata bahari dan energi terbarukan, termasuk konversi energi panas laut (OTEC), arus bawah laut, dan gelombang laut.

Kedua, pembangunan infrastruktur pesisir dan pulau-pulau terpencil. Hal ini dapat dicapai dengan menjamin akses terhadap infrastruktur dasar seperti cold storage, bahan bakar untuk nelayan dan komunikasi di daerah terpencil untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Ketiga, mengelompokkan industri maritim dengan mengintegrasikan sektor maritim melalui klaster geografis dan rantai pasok, seperti yang dilakukan Norwegia. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mendorong inovasi.

Keempat, keamanan dan pertahanan maritim. Memperkuat pengawasan perairan dengan menggunakan teknologi satelit dan drone untuk mencegah penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan polusi laut.

Kelima, pendidikan dan penelitian kelautan. Meningkatkan keterampilan sumber daya manusia melalui penelitian dan pendidikan yang sesuai standar internasional untuk mendukung inovasi di bidang maritim.

Keenam, meningkatkan diplomasi angkatan laut. Memperkuat kerja sama internasional untuk menjamin keamanan maritim, perdagangan transnasional dan perlindungan lingkungan.

Ekonomi biru: pilar pembangunan berkelanjutan Ekonomi biru adalah sebuah konsep yang menggabungkan keberlanjutan ekosistem laut dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hal ini mencakup praktik ramah lingkungan, pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan ekonomi biru harus dilakukan dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Misalnya, sektor bioteknologi dapat memanfaatkan kekayaan laut Indonesia untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, seperti alga sebagai makanan super dan bahan baku farmasi. . Sektor wisata bahari juga dapat dikembangkan melalui pengelolaan yang lebih baik sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Visi Indonesia sebagai poros maritim global Visi Indonesia sebagai poros maritim global yang dipaparkan pertama kali pada tahun 2014 memberikan arah yang jelas bagi pengembangan sektor maritim. Namun, penerapan visi ini memerlukan perencanaan yang lebih matang dan koordinasi yang lebih baik antar kementerian. Peta jalan ekonomi biru yang telah disusun harus disinkronkan dengan kebijakan maritim secara keseluruhan untuk menjamin keberhasilan jangka panjang.

Kesimpulan Dengan potensi maritim yang melimpah, Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadikan sektor maritim sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Namun, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di bawah pemerintahan Presiden Pravo Subianto, diperlukan upaya yang luar biasa, termasuk perubahan paradigma pembangunan dari air ke darat. Sinergi antara pemerintah, faktor ekonomi dan masyarakat pesisir sangatlah penting. Menjamin keberlanjutan dan kesetaraan dalam pembangunan sektor maritim. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai hub maritim global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ekonomi biru bukan hanya menjadi masa depan Indonesia, namun juga harapan untuk menjadikan laut sebagai pusat pembangunan berkelanjutan. (Mick/Mick)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *